Polisi menutup Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). Penutupan jalan ini dilakukan karena ada Unjuk rasa 25 Agustus 2025 di depan gedung parlemen. Pengamatan Kompas.com di lokasi, penutupan jalan itu mulai dilakukan dari bawah flyover depan Senayan Park menuju arah Slipi. Akses keluar tol yang menuju arah Gedung DPR juga ditutup dan dialihkan ke pintu keluar Tol Slipi.
Ratusan pengunjuk rasa kembali memenuhi kawasan depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin, 25 Agustus 2025. Dengan mengusung slogan keras “Pendemo tuntut DPR dibubarkan”, mereka berbaris sejak pagi, meski sempat dihalau aparat menggunakan water cannon. Demonstrasi ini sudah diprediksi sebelumnya setelah seruan di media sosial meluas beberapa pekan terakhir.
Seruan aksi tidak hanya datang dari mahasiswa, tetapi juga dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat menjadi pemicu utama gelombang protes.
Latar Belakang Aksi
Isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR menjadi pemantik. Publik menilai keputusan tersebut tidak tepat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, sebelumnya menyebut tidak ada kenaikan gaji, melainkan tambahan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas.
Meski demikian, besarnya nominal itu membuat masyarakat murka. Banyak yang menilai uang rakyat kembali disalahgunakan untuk kepentingan elite. Dari sinilah gelombang seruan aksi “Pendemo tuntut DPR dibubarkan” semakin kuat di media sosial, lalu berubah menjadi aksi nyata di lapangan.
Daftar Tuntutan Pengunjuk Rasa
Berdasarkan rilis resmi aliansi melalui akun @gejayanmemanggil, terdapat sembilan tuntutan utama yang dibawa massa:
- Menurunkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Membubarkan Kabinet Merah Putih.
- Membubarkan DPR RI.
- Menghentikan proyek penulisan ulang Sejarah Indonesia.
- Menangkap dan mengadili Fadli Zon terkait kontroversi tragedi 1998.
- Menolak RKUHAP.
- Menuntut transparansi gaji DPR karena bersumber dari pajak rakyat.
- Membatalkan tunjangan rumah Rp50 juta untuk anggota DPR.
- Menolak rencana kenaikan gaji anggota DPR.
Poin ketiga, yaitu Unjuk rasa tuntut DPR dibubarkan, menjadi seruan paling nyaring dalam aksi kali ini.
Siapa Saja yang Turun ke Jalan?
Aksi ini diikuti berbagai elemen:
- Dewan Pengurus Pusat Generasi Milenial Indonesia: sekitar 500 orang.
- BEM Universitas Indraprasta PGRI: 100 orang.
- BEM Nusantara (Jakarta): 300 orang.
- SEMMI Jakarta Timur: 50 orang.
- HMI Cabang Jakarta Barat: 50 orang.
Jumlah massa diperkirakan terus bertambah seiring siang hari. Aparat pun telah menyiagakan ratusan personel untuk mengantisipasi potensi kericuhan.
Jalannya Unjuk Rasa
Awalnya, massa bergerak dengan damai sambil membawa spanduk besar bertuliskan “DPR Bubar, Rakyat Berdaulat”. Mereka berorasi secara bergantian di depan pagar Gedung DPR. Namun, saat mencoba mendekat ke pintu utama, barisan pengunjuk rasa dihalangi polisi.
Ketegangan meningkat ketika water cannon dikerahkan. Beberapa pengunjuk rasa mundur, tetapi mayoritas tetap bertahan. Semboyan “Pendemo tuntut DPR dibubarkan” terus diteriakkan.
Kritik Lebih Luas
Selain menolak tunjangan rumah DPR, massa juga menyoroti pemerintahan saat ini. Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dianggap gagal menjalankan amanat rakyat. Bahkan, sejumlah orator menyebut keberadaan DPR hanya memperpanjang praktik oligarki yang diwariskan sejak era Jokowi.
Banyak mahasiswa menilai penguasa tidak lagi menjadi wakil rakyat, melainkan bagian dari elitisme politik yang semakin jauh dari kepentingan masyarakat kecil. Karena itu, tuntutan membubarkan DPR dinilai sebagai simbol kekecewaan terbesar rakyat terhadap lembaga legislatif.
Dampak dan Reaksi
Beberapa pihak menilai pengnjuk rasa ini akan menjadi gelombang politik baru. Jika aspirasi tidak segera direspons, potensi aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar bisa terjadi.
Di sisi lain, pemerintah dan DPR diminta membuka ruang dialog. Tanpa komunikasi terbuka, jarak antara rakyat dan penguasa akan semakin melebar.
Media sosial pun masih ramai dengan tagar seperti #DPRBubar, #TolakTunjangan50Juta, dan #ReformasiDikorupsiJilid2. Fenomena ini menunjukkan bahwa isu DPR sudah menjadi sorotan nasional.
Penutup
Aksi 25 Agustus 2025 di Senayan kembali membuktikan bahwa suara rakyat tidak bisa diremehkan. Dengan seruan keras “Pendemo tuntut DPR dibubarkan”, masyarakat mengingatkan pemerintah bahwa mandat kekuasaan sejatinya berasal dari rakyat.
Apakah tuntutan ini akan berujung pada perubahan besar atau hanya jadi catatan sejarah, waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, pengunjuk rasa ini menjadi refleksi bahwa rakyat masih peduli, bersuara, dan berani melawan ketidakadilan.
