Hari ini, Jakarta kembali menjadi pusat perhatian. Sebanyak 6.000 lebih personel gabungan dikerahkan, amankan demo ojol di DPR & Kemenhub. Aksi yang diinisiasi oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia itu diprediksi berlangsung besar, melibatkan ribuan pengemudi hingga dukungan mahasiswa.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa jumlah total personel yang dikerahkan mencapai 6.118 orang. Mereka terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.
“Kuat pengamanan di wilayah Jakpus 6.118 personel,” kata Susatyo, Rabu (17/9/2025).
Rekayasa Lalu Lintas saat Demo Ojol di DPR
Dilansir dari cnnindonesia.com, Dengan ribuan massa yang diperkirakan hadir, pihak kepolisian sudah menyiapkan antisipasi kemacetan. Menurut Susatyo, rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional, menyesuaikan perkembangan di lapangan.
Masyarakat Jakarta, khususnya pengguna jalan di sekitar Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR, diimbau untuk mencari jalur alternatif. “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” tambahnya.
Pendekatan Persuasif, Tanpa Senjata Api
Dalam keterangannya, Kombes Susatyo menekankan bahwa pola pengamanan tidak akan bersifat represif. Ribuan personel yang dikerahkan tidak dilengkapi dengan senjata api.
“Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” jelasnya.
Pihak kepolisian berharap peserta aksi juga menjaga ketertiban, sehingga penyampaian aspirasi dapat berjalan tanpa gesekan.
Ojol Matikan Aplikasi Secara Massal
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menegaskan bahwa aksi hari ini akan berdampak langsung terhadap layanan transportasi online. Sebagian besar pengemudi ojol akan mematikan aplikasi sebagai bentuk solidaritas.
“Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025, karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan demonstrasi ojek online ke Kemenhub, Istana, dan DPR RI,” kata Igun, Selasa (16/9/2025).
Rangkaian Lokasi Aksi
Demonstrasi akan dimulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kemudian berlanjut ke depan Gedung DPR/MPR RI. Beberapa kelompok massa juga disebut berencana bergerak ke kawasan Istana Negara untuk memperkuat tekanan politik.
Gabungan ojol dan mahasiswa diharapkan menjadi kekuatan besar dalam menyuarakan aspirasi terkait regulasi transportasi online yang dianggap tidak berpihak pada pengemudi.
Tuntutan Massa Ojol
Dalam aksi besar ini, terdapat sejumlah tuntutan utama yang akan dibawa oleh para demonstran:
- RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2025–2026
Massa mendesak agar rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur transportasi berbasis aplikasi masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional. - Batas Potongan Aplikator Maksimal 10 Persen
Saat ini potongan yang dikenakan aplikator dinilai terlalu tinggi, sehingga pendapatan driver semakin kecil. - Regulasi Tarif Pengantaran Barang & Makanan
Ojol menuntut adanya aturan jelas terkait tarif delivery agar tidak merugikan pengemudi. - Audit terhadap Potongan Regulator
Massa meminta kejelasan soal potongan yang diambil regulator, karena dianggap tidak transparan. - Penghapusan Sistem Tarif Murah
Kebijakan promo dan sistem tarif rendah dinilai merugikan driver karena menekan pendapatan mereka. - Pengusutan Kasus Tewasnya Driver Affan Kurniawan
Massa menuntut keadilan atas meninggalnya pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan, yang disebut berkaitan dengan kondisi kerja yang tidak adil. - Pergantian Kepemimpinan di Kemenhub
Tuntutan terakhir menyasar pada evaluasi kepemimpinan di Kementerian Perhubungan yang dianggap gagal melindungi kepentingan pengemudi ojol.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Dengan adanya aksi pemadaman aplikasi secara massal, dampak langsung dirasakan masyarakat. Banyak pengguna transportasi online dan layanan pesan-antar harus mencari alternatif, baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi.
Sementara itu, sektor UMKM yang sangat bergantung pada layanan antar makanan juga ikut terdampak. Bagi sebagian pengusaha kecil, terhentinya layanan ojol selama sehari bisa memengaruhi pemasukan secara signifikan.
Namun di sisi lain, aksi ini juga dipandang sebagai bentuk tekanan sosial agar pemerintah lebih serius menanggapi permasalahan para pengemudi ojol.
Polisi Tegaskan Fokus pada Keamanan Publik
Polisi memastikan aksi ini tetap mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi, namun dengan catatan keamanan publik tidak boleh terganggu.
“Keselamatan semua pihak adalah prioritas utama. Kami harap peserta aksi tetap tertib, dan masyarakat bisa menyesuaikan aktivitas dengan situasi di lapangan,” pungkas Kombes Susatyo.
Aksi 6.000 lebih personel gabungan dikerahkan, amankan demo ojol di DPR & Kemenhub menunjukkan betapa seriusnya perhatian pemerintah terhadap potensi eskalasi unjuk rasa. Dengan tuntutan yang menyentuh aspek hukum, regulasi, hingga isu kemanusiaan, aksi ini diprediksi menjadi salah satu momen penting dalam perjuangan para pengemudi ojol.
Bagi masyarakat, himbauan jelas: hindari lokasi demonstrasi, siapkan transportasi alternatif, dan tetap utamakan keselamatan. Sementara bagi pemerintah, aksi ini menjadi alarm untuk segera menghadirkan regulasi transportasi online yang adil dan transparan.
