Kedatangan Ridwan Kamil datangi KPK terkait dugaan korupsi iklan BJB menjadi sorotan nasional. Mantan Gubernur Jawa Barat itu akhirnya memenuhi panggilan penyidik setelah namanya disebut dalam pengembangan perkara pengadaan iklan Bank BJB. Hari itu, publik menaruh perhatian penuh pada langkah RK—begitu ia akrab disapa—yang datang untuk memberikan keterangan dan menjawab berbagai dugaan yang bergulir beberapa minggu terakhir.
Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengumumkan adanya aliran dana mencurigakan, pemeriksaan transaksi keluarga RK, hingga penyitaan sebuah mobil Mercedes-Benz milik almarhum Presiden BJ Habibie. Semua rangkaian peristiwa ini membentuk gambaran besar yang membuat masyarakat semakin ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Artikel panjang ini membahas kronologi lengkap, peran para tersangka, penelusuran uang, serta reaksi dan sikap Ridwan Kamil yang menegaskan kesiapannya membantu penegak hukum.
Kedatangan Ridwan Kamil ke Gedung KPK
Tiba Dengan Sikap Kooperatif
Dilansir dari detik.com, Pemeriksaan RK berlangsung pada Selasa (2/12/2025). Ridwan Kamil datangi KPK terkait dugaan korupsi iklan BJB sekitar pukul 10.44 WIB. Ia tiba mengenakan kemeja biru, tampak tenang, dan langsung didampingi tim kuasa hukumnya.
Kedatangannya bukan sekadar formalitas. Dalam pernyataannya, RK menegaskan bahwa ia hadir untuk memberikan informasi selengkap mungkin yang dibutuhkan penyidik. Baginya, langkah ini penting untuk menjaga transparansi dan mengakhiri spekulasi publik.
“Saya siap dan mendukung KPK memberikan informasi seluas-luasnya terkait apa yang menjadi perkara di sini,” ujar RK kepada wartawan.
Pernyataan ini memperlihatkan posisi RK yang berusaha tampil kooperatif di tengah sorotan besar.
Latar Belakang Kasus Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB
Berawal dari Pengadaan Iklan Bernilai Ratusan Miliar
Kasus ini bermula dari dugaan korupsi terkait pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). KPK menduga ada praktik penggelembungan anggaran dan pengaturan proyek yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar.
Dana itu disebut mengalir ke berbagai pihak melalui skema pemenuhan kebutuhan nonbujeter. Dalam proses penelusuran inilah, nama Ridwan Kamil kemudian ikut muncul.
Mengapa Nama RK Ikut Terseret?
Sebagai mantan Gubernur Jawa Barat, RK memang memiliki kaitan dengan BJB sebagai bank daerah yang kerap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi. Namun, KPK belum secara tegas menyebutkan status RK dalam penyidikan—apakah sebagai saksi, pihak terkait, atau yang lainnya.
Yang jelas, penyidik menilai perlu memeriksa RK karena ditemukan jejak transaksi yang dinilai relevan.
Penggeledahan Rumah dan Pemeriksaan Transaksi Keluarga
KPK Telusuri Aliran Dana dengan Prinsip “Follow the Money”
Dalam konferensi pers sebelumnya, KPK menyebut tengah menelusuri pola transaksi dan aliran uang yang diduga terkait kasus BJB. Rumah Ridwan Kamil ikut digeledah, begitu pula rekening anggota keluarganya ikut diperiksa.
Deputi Penindakan KPK Asep Guntur mengatakan penyidik menerapkan pendekatan “follow the money” untuk memastikan sumber dan tujuan transaksi yang dipertanyakan.
“Kalau di keluarganya sudah kita lakukan, tentu kita juga minta data-data harta kekayaannya, cash flow, termasuk data dari PPATK,” ujarnya.
Dengan metode ini, KPK berharap bisa menemukan titik jelas aliran dana yang dicurigai.
Keterlibatan PPATK dalam Analisis Keuangan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turut dilibatkan untuk memeriksa arus keluar-masuk uang dalam rekening RK dan keluarga. Analisis PPATK menjadi salah satu komponen penting untuk mengungkap dugaan pencucian uang atau transaksi yang tak wajar.
Mobil Mercedes-Benz BJ Habibie Jadi Sorotan
Pembelian Melalui Skema Cicilan
Salah satu temuan menarik dari penelusuran KPK adalah transaksi pembelian mobil Mercedes-Benz yang pernah dimiliki almarhum BJ Habibie. Mobil tersebut dibeli RK dari putra Habibie, Ilham Habibie, dengan skema cicilan.
Transaksi ini kemudian memicu sejumlah tanda tanya, terutama terkait sumber dana pembelian.
Uang Cicilan Dikembalikan ke KPK
Ilham Habibie mengembalikan uang cicilan yang pernah diterimanya kepada KPK. Setelah uang tersebut dikembalikan, KPK kemudian mengembalikan mobil Mercy itu kepada pihak keluarga Habibie.
Menurut Ilham, mobil itu bahkan sempat diubah warnanya oleh RK. Namun ia mengaku tidak tahu asal-usul dana RK untuk membayar pembelian tersebut.
Peristiwa ini menjadi salah satu bagian paling disorot dalam keseluruhan penyidikan karena dianggap dapat memberi petunjuk mengenai arus dana dari kasus BJB.
Penetapan Lima Tersangka oleh KPK
Nama-Nama yang Terlibat
KPK telah menetapkan sedikitnya lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi iklan BJB, yaitu:
- Yuddy Renaldi – Eks Direktur Utama Bank BJB
- Widi Hartono (WH) – Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB
- Ikin Asikin Dulmanan (IAD) – Pihak swasta
- Suhendrik (S) – Pihak swasta
- Sophan Jaya Kusuma (RSJK) – Pihak swasta
Mereka diduga bersama-sama mengatur proyek dan memanfaatkan anggaran nonbujeter untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Kerugian Negara Rp 222 Miliar
Kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 222 miliar, sebuah angka yang membuat kasus ini termasuk kategori besar. Dana tersebut diduga mengalir dari berbagai proyek pengadaan iklan yang dilakukan secara tidak transparan.
Status Para Tersangka dan Langkah Pencegahan
Walaupun lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini KPK belum menahan mereka. Namun penyidik bergerak cepat dengan meminta Ditjen Imigrasi mencegah seluruh tersangka bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
Larangan ini bisa diperpanjang bila penyidikan membutuhkan waktu lebih lama.
Langkah pencegahan ini menunjukkan bahwa KPK ingin memastikan para tersangka tetap berada dalam jangkauan hukum agar proses penyidikan berjalan tanpa hambatan.
Sikap Ridwan Kamil Terhadap Kasus Ini
Menegaskan Komitmen Kooperatif
Sejak awal namanya disebut dalam penyidikan, RK memilih bersikap terbuka. Dalam sejumlah pernyataan publik, ia tidak menunjukkan penolakan atau keberatan dengan pemeriksaan KPK.
Baginya, proses hukum harus dihormati.
Harapan Publik Terhadap Transparansi
Publik berharap pemeriksaan ini bisa mengungkap fakta apa pun secara terang. Tidak sedikit yang menyambut positif sikap RK yang datang langsung ke KPK, tanpa upaya menghindar atau menunda panggilan.
Dalam konteks politik dan pemerintahan, transparansi seperti ini dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik di tengah banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah.
Apa Selanjutnya? Proyeksi Perkembangan Kasus
Kemungkinan Penambahan Tersangka
Melihat penelusuran uang yang terus berkembang, para analis memperkirakan kemungkinan adanya pengembangan tersangka baru. Kasus korupsi dengan aliran dana kompleks biasanya membutuhkan penyidikan lebih mendalam.
Bisa jadi, setelah memeriksa RK dan pihak lain, KPK menemukan jejak transaksi baru.
Pemeriksaan Tambahan Keluarga dan Rekanan
Karena KPK telah memeriksa transaksi keluarga RK, bukan tidak mungkin penyidik juga memanggil rekan bisnis atau pihak lain yang pernah bertransaksi dengannya.
Pendekatan follow the money membuat setiap transaksi yang dianggap janggal berpotensi menjadi pintu masuk pemeriksaan.
Efek Terhadap Karier Politik RK
Publik juga memperhatikan bagaimana proses ini akan berdampak pada masa depan politik Ridwan Kamil. RK merupakan tokoh publik yang masih memiliki basis pendukung besar dan kerap disebut dalam bursa politik nasional.
Pemeriksaan KPK tentu akan memengaruhi persepsi publik, walau statusnya hingga kini masih sebagai pemberi keterangan.
Penutup: Menunggu Kejelasan dari Proses Hukum
Kedatangan Ridwan Kamil datangi KPK terkait dugaan korupsi iklan BJB menjadi babak baru dalam pengusutan kasus besar ini. Banyak fakta telah terungkap, mulai dari penelusuran aliran dana, transaksi mencurigakan, hingga keterlibatan sejumlah pihak di BJB.
Namun, proses hukum masih berjalan. Publik masih menunggu kesimpulan KPK mengenai apakah RK memiliki keterkaitan langsung atau sekadar dimintai keterangan sebagai saksi.
Yang pasti, komitmen RK untuk bersikap kooperatif serta transparansi KPK dalam memproses perkara ini adalah langkah penting menuju penegakan hukum yang lebih kuat dan akuntabel.
