Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menjadi sorotan setelah Menteri Abdul Mu’ti secara resmi menyampaikan usulan tambahan dana cukup besar dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI. Ia mengajukan penambahan anggaran senilai Rp 14,4 triliun untuk tahun 2026.
Saat ini, pagu anggaran Kemendikdasmen tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 55 triliun, atau sekitar tujuh persen dari total dana pendidikan nasional yang mencapai Rp 757,82 triliun. Namun, menurut Abdul Mu’ti, angka tersebut belum mencukupi untuk menjalankan berbagai program strategis yang telah dicanangkan.
Alasan Utama Pengajuan Anggaran Tambahan
Mendikdasmen Mu’ti mengatakan, dari pagu anggaran sebelumnya, masih terdapat kekurangan anggaran untuk memenuhi program yang saat ini dijalankan oleh Kemendikdasmen. Contohnya, ia meminta tambahan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) SD dan SMP. Menurutnya, terdapat beberapa sektor krusial yang membutuhkan dukungan pendanaan lebih, antara lain:
1. Program Indonesia Pintar (PIP) SD dan SMP
- SD: Bantuan bagi siswa direncanakan naik dari Rp 450.000 menjadi Rp 600.000 per siswa per tahun.
- SMP: Bantuan ditingkatkan dari Rp 750.000 menjadi Rp 1 juta per siswa per tahun.
Kenaikan ini, menurut Mu’ti, sangat penting mengingat kebutuhan dasar pendidikan yang terus meningkat, termasuk biaya perlengkapan sekolah, transportasi, hingga kebutuhan belajar digital.
2. PIP untuk Taman Kanak-kanak (TK)
Dilansir dari kumparan.com, Inovasi baru yang diusulkan adalah memperluas cakupan PIP hingga jenjang TK. Langkah ini sejalan dengan program wajib belajar 13 tahun, yaitu 12 tahun pendidikan dasar dan menengah ditambah 1 tahun prasekolah.
Rencananya, siswa TK dari keluarga tidak mampu—khususnya 25 persen kelompok termiskin—akan menerima bantuan Rp 450.000 per anak setiap tahun. Kebijakan ini diharapkan membantu orang tua menyekolahkan anak sejak dini tanpa terkendala biaya.
3. Tunjangan Guru Non-ASN
Guru non-ASN selama ini menjadi garda depan pendidikan, namun kesejahteraan mereka kerap tertinggal. Karena itu, Mu’ti mengajukan peningkatan insentif bulanan dari Rp 300.000 menjadi Rp 500.000 per guru. Tambahan tunjangan ini diharapkan dapat memotivasi guru untuk lebih fokus meningkatkan kualitas pembelajaran.
Program Tambahan Lain yang Akan Didanai
Selain tiga poin utama di atas, usulan tambahan Rp 14,4 triliun untuk tahun 2026 juga mencakup berbagai program strategis lain, seperti:
- Revitalisasi satuan pendidikan: perbaikan infrastruktur sekolah agar lebih layak dan aman bagi siswa.
- Digitalisasi pembelajaran: pengadaan perangkat dan pelatihan guru agar lebih adaptif terhadap pembelajaran berbasis teknologi.
- Penguatan pendidikan vokasi: mencetak lulusan yang siap kerja dengan keterampilan relevan sesuai kebutuhan industri.
Dengan fokus pada sektor-sektor tersebut, Kemendikdasmen berupaya menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, modern, dan berkelanjutan.
Tantangan di Lapangan
Permintaan tambahan anggaran ini tidak terlepas dari tantangan nyata di lapangan. Banyak sekolah di daerah masih kekurangan fasilitas, sementara biaya hidup masyarakat terus meningkat.
Selain itu, guru non-ASN yang jumlahnya cukup besar sering kali menghadapi keterbatasan finansial sehingga berdampak pada motivasi mengajar. Belum lagi tantangan digitalisasi pendidikan yang membutuhkan investasi besar pada perangkat, jaringan internet, serta kompetensi guru.
Pro dan Kontra Usulan Anggaran
Seperti kebijakan anggaran pada umumnya, usulan ini mendapat respons beragam dari publik maupun legislator.
- Pihak pendukung berpendapat bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan. Kenaikan bantuan PIP dan insentif guru diyakini akan langsung dirasakan oleh masyarakat.
- Pihak skeptis menilai pemerintah harus lebih transparan dalam perencanaan penggunaan dana, agar tambahan Rp 14,4 triliun benar-benar efektif dan tidak terbuang percuma.
Diskusi antara Kemendikdasmen dan DPR RI diperkirakan masih akan berlanjut, dengan penekanan pada akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dampak yang Diharapkan
Apabila usulan ini disetujui, ada sejumlah dampak positif yang ditargetkan:
- Akses pendidikan lebih luas bagi anak dari keluarga tidak mampu, termasuk di jenjang TK.
- Kualitas pembelajaran meningkat berkat digitalisasi dan revitalisasi sarana pendidikan.
- Guru lebih sejahtera sehingga motivasi dan kinerja mereka meningkat.
- Dunia kerja lebih siap menerima lulusan berkat penguatan pendidikan vokasi.
Dengan kata lain, tambahan anggaran ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang masa depan generasi muda Indonesia.
Penutup
Permintaan Mendikdasmen minta tambahan anggaran Rp 14,4 triliun untuk tahun 2026 menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan APBN mendatang. Dana besar ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan dasar dan menengah, mulai dari keterjangkauan biaya, kualitas guru, hingga kesiapan sekolah menghadapi era digital.
Pada akhirnya, pendidikan memang memerlukan investasi berkelanjutan. Keputusan DPR RI dan pemerintah terkait usulan ini akan sangat menentukan arah pendidikan Indonesia beberapa tahun ke depan.
