Kornet.co.id – Penolakan relokasi oleh sekelompok warga kembali memunculkan konflik berkepanjangan di kawasan konservasi Tesso Nilo. Di tengah upaya pemerintah mengembalikan fungsi hutan yang telah lama mengalami degradasi, aksi protes justru memuncak menjadi kericuhan. Sebuah gapura yang menjadi pintu masuk kawasan dirusak massa, sementara Satgas Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertugas melakukan sosialisasi bahkan diusir dari lokasi.
Peristiwa ini menegaskan bahwa perselisihan antara kebutuhan ekologis dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan masih belum menemukan titik temu yang ideal. Situasi yang penuh friksi ini memperlihatkan kompleksitas persoalan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Konflik yang Mendidih
Puluhan warga berkumpul di perbatasan kawasan konservasi, menolak dengan lantang agenda relokasi yang telah disiapkan pemerintah. Bagi mereka, tempat tinggal yang kini mereka tempati bukan sekadar hamparan lahan, melainkan ruang hidup, ruang sejarah, serta sumber penghidupan.
Di sisi lain, aparat dan petugas lapangan menilai bahwa keberadaan permukiman di jantung kawasan Tesso Nilo mempercepat kerusakan ekosistem. Alih fungsi lahan untuk pertanian hingga aktivitas pembukaan lahan secara ilegal telah mengakibatkan populasi satwa berkurang, terutama gajah sumatra yang menjadi simbol kawasan ini.
Ketika dialog berlangsung, situasi perlahan memanas. Saling dorong tidak terhindarkan hingga akhirnya terjadi perusakan fasilitas kawasan. Gapura besar yang selama ini menjadi ikon wisata diratakan. Tindakan anarkis itu memicu kecaman luas, tetapi juga menjadi penanda bahwa masyarakat merasa terdesak dan tak didengar.
Satgas PKH Diusir: Eskalasi Rasa Tidak Percaya
Satgas PKH yang datang untuk memberikan pemahaman tentang prosedur pemindahan dan jaminan kompensasi justru menjadi sasaran kemarahan warga. Mereka dianggap membawa agenda yang merugikan masyarakat dan memaksa warga untuk meninggalkan tempat yang dianggap sebagai tanah leluhur.
Dalam suasana yang tak kondusif, petugas akhirnya ditarik mundur demi keamanan. Pengusiran itu menciptakan atmosfir yang semakin genting, memperlihatkan adanya jurang kepercayaan antara warga dengan pihak pemerintah. Ketidakpastian informasi, trauma masa lalu, serta rasa takut akan kehilangan sumber nafkah menjadi pemicu utama resistensi tersebut.
Latar Belakang: Bertahun-tahun dalam Bayang-bayang Konflik
Kawasan Tesso Nilo sudah lama menjadi sorotan. Ditetapkan sebagai taman nasional untuk melindungi kawasan hutan dataran rendah, tempat ini menjadi habitat bagi ratusan spesies flora dan fauna langka. Namun, tingginya tekanan kebutuhan ekonomi membuat sebagian masyarakat membuka lahan untuk berladang maupun berkebun.
Bentrokan antara upaya pelestarian dan kebutuhan ekonomi bukan hal baru. Namun, ketika pemerintah mencoba menata ulang pemanfaatan ruang melalui program relokasi, resistensi muncul karena warga merasa tidak mendapat jaminan yang jelas. Janji-janji masa lalu yang belum terealisasi menambah luka kolektif, sehingga relokasi dianggap sebagai ancaman, bukan solusi.
Bayangan Kerusakan Ekologi
Dilansir dari kompas.com di tengah konflik, suara para pemerhati lingkungan turut mengemuka. Mereka menilai bahwa kerusakan hutan di Tesso Nilo sudah pada tahap mengkhawatirkan. Fragmentasi habitat, penurunan populasi satwa besar, serta penggundulan yang masif membuat kawasan ini berada di ambang krisis ekologis.
Jika relokasi tidak dilakukan, dikhawatirkan ekosistem Tesso Nilo akan terus menyusut. Namun tanpa pendekatan kemanusiaan yang tepat, relokasi justru berpotensi menciptakan konflik baru yang lebih besar. Persoalan ini membutuhkan strategi yang holistik, bukan sekadar keputusan administratif.
Tantangan Mencari Titik Temu
Upaya mencari solusi tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan hukum atau paksaan semata. Dialog yang konstruktif, penyediaan alternatif penghidupan yang layak, serta transparansi program relokasi menjadi kunci meredakan ketegangan.
Warga ingin bukti nyata—bukan sekadar rencana di atas kertas. Mereka membutuhkan jaminan bahwa kehidupan pasca relokasi akan lebih baik, bukan justru semakin rentan. Sementara pemerintah perlu meyakinkan masyarakat bahwa pelestarian hutan bukan berarti menghapus hak-hak mereka sebagai manusia yang membutuhkan tempat tinggal dan penghidupan.
Penutup: Konflik yang Harus Segera Diakhiri
Kisruh yang terjadi di kawasan Tesso Nilo hanyalah puncak dari persoalan panjang yang belum terselesaikan. Tanpa pendekatan yang adil dan dialogis, konflik akan terus berulang, merugikan warga sekaligus mengancam kelestarian hutan.
Diperlukan keberanian dari semua pihak untuk membuka ruang komunikasi yang jujur, mengakui kesalahan masa lalu, dan mencari jalan tengah yang menguntungkan manusia sekaligus alam. Karena hanya dengan keseimbangan itulah, Tesso Nilo dapat kembali menjadi kawasan yang lestari tanpa mengorbankan hak hidup masyarakat di sekitarnya.
