Jalan Panjang Antikorupsi Purbaya Yudhi Sadewa: Optimisme Fiskal di Tengah Skandal Korupsi

“Uang ribuan triliun saja bisa dikorupsi, masa membayar utang negara tidak bisa?”
Kalimat satir penuh makna itu keluar dari mulut Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, sesaat setelah dilantik menggantikan Sri Mulyani pada 8 September 2025.

Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Di tengah krisis kepercayaan publik akibat skandal korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia, Purbaya ingin menegaskan dua hal:

1. Negara punya kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban.
2. Korupsi harus dipandang sebagai musuh bersama yang bisa menggerogoti sistem dari dalam.

Inilah yang kemudian dikenal sebagai bagian dari jalan panjang antikorupsi Purbaya Yudhi Sadewa, sebuah narasi yang menyatukan antara optimisme fiskal dengan komitmen pemberantasan korupsi.

Skandal Raksasa yang Mengguncang Negeri

Indonesia pada tahun 2025 tidak hanya menghadapi tekanan global, tetapi juga dilanda skandal korupsi yang meruntuhkan legitimasi banyak institusi negara. Beberapa kasus besar yang menyeruak antara lain:

• Korupsi dana bantuan sosial di Bank Indonesia dan OJK yang menyeret nama pejabat strategis.
• Kasus Pertamina, terkait pencampuran bahan bakar subsidi dan non-subsidi, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp968,5 triliun.

Kasus Pertamina bahkan disebut sebagai korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Dampaknya terasa luas:

• 30,9% pemimpin publik-swasta menilai korupsi adalah tantangan terbesar nasional.
• 78,4% responden survei menyatakan penegakan hukum korupsi belum efektif.

Kondisi ini menegaskan bahwa korupsi bukan lagi tindakan individual, melainkan masalah sistemik yang menggerogoti sendi pemerintahan dan ekonomi.

Strategi Nasional: Stranas PK dan Trisula Antikorupsi

Untuk meredam krisis, pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguatkan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Fokus utamanya terangkum dalam Trisula Antikorupsi, yang mencakup:

1. Penindakan – hukum ditegakkan tegas agar memberi efek jera.
2. Pencegahan – digitalisasi perizinan, transparansi keuangan, dan pemangkasan celah birokrasi.
3. Pendidikan – kampanye integritas melalui sekolah, media, dan komunitas.

Langkah ini dijalankan bersama 67 kementerian/lembaga dan 34 provinsi, serta diawasi lewat evaluasi berkala.

Dilansir dari kumparan.com, Salah satu terobosan penting adalah hadirnya Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025, indikator baru untuk menilai efektivitas pencegahan korupsi di daerah. Dengan MCP, pemerintah daerah tak hanya diawasi, tapi juga diberikan tolok ukur untuk memperbaiki tata kelola.

Digitalisasi layanan publik pun jadi kunci utama. Dengan meminimalisasi interaksi langsung, peluang terjadinya suap dan kolusi dapat ditekan secara signifikan.

Transisi Menteri Keuangan: Dari Sri Mulyani ke Purbaya

Di saat badai skandal melanda, transisi di Kementerian Keuangan menjadi sorotan publik.

• Sri Mulyani Indrawati masih yakin pada awal 2025 bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,2%, ditopang konsumsi rumah tangga dan belanja produktif pemerintah.
• Setelah lengser, tongkat estafet kebijakan fiskal kini berada di tangan Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya dengan harapan mampu:

• Menjaga kesinambungan kebijakan fiskal.
• Menyusun RAPBN 2026 yang kredibel.
• Mengembalikan kepercayaan pasar dan investor.

Purbaya sendiri menekankan tiga hal penting: stabilitas fiskal, transparansi komunikasi publik, dan keberanian menghadapi korupsi.

Pernyataannya tentang utang dan korupsi memang terdengar satir, tapi juga memperlihatkan optimisme fiskal. Ia ingin meyakinkan bahwa meski negara diterpa badai korupsi, kemampuan mengelola keuangan tetap ada.

Jalan Panjang Antikorupsi Purbaya Yudhi Sadewa

Namun, perjalanan ini tidak mudah. Jalan panjang antikorupsi Purbaya Yudhi Sadewa memerlukan lebih dari sekadar optimisme.

Beberapa tantangan utama yang harus dihadapi:

• Menutup celah kebocoran anggaran melalui audit ketat dan digitalisasi.
• Membangun birokrasi berintegritas dengan reward-punishment yang jelas.
• Menindak oligarki dan kasus besar tanpa pandang bulu, agar publik melihat keseriusan pemerintah.

Jika strategi ini hanya berhenti pada seremoni, publik akan menganggap narasi antikorupsi sekadar basa-basi politik.

Harapan dan Masa Depan Indonesia

Publik kini menaruh harapan besar pada Purbaya. Keberhasilannya bukan hanya soal menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga soal memulihkan kepercayaan publik dan investor.

Dua kemungkinan bisa terjadi:

1. Jika optimisme fiskal selaras dengan tata kelola bersih → kepercayaan akan kembali.
2. Jika hanya berupa janji tanpa tindakan nyata → sinisme publik makin menguat.

Indonesia kini berada di persimpangan sejarah:

• Melanjutkan pola lama dengan korupsi sebagai bayang-bayang permanen.
• Atau menjadikan 2025 sebagai titik balik menuju pemerintahan bersih dan berintegritas.

Dengan sinergi antara kekuatan fiskal dan strategi antikorupsi, mimpi menuju Indonesia Emas 2045 bebas korupsi bukan sekadar utopia.