Akses Langsung ke Menteri Keuangan Tanpa Perantara
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah berani dengan membuka jalur WhatsApp (WA) khusus untuk melaporkan oknum pajak dan bea cukai yang nakal. Kanal ini akan menjadi sarana pengaduan langsung masyarakat kepada dirinya tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang.
Langkah tersebut diumumkan usai Purbaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (13/10/2025). Dalam kunjungan itu, ia meninjau sejumlah barang impor, termasuk vitamin dan campuran pangan seberat 14 ton senilai Rp1,27 miliar, yang menurutnya telah sesuai dengan dokumen kepabeanan.
Menurut Purbaya, inisiatif membuka jalur WA ini muncul karena laporan masyarakat selama ini sering kali sulit diterima secara akurat. Beberapa laporan benar, namun tak sedikit pula yang tidak berdasar. Melalui kanal baru ini, ia berharap bisa menerima aduan yang lebih valid dan cepat ditindaklanjuti.
“Saya akan buka channel langsung ke Menteri. Jadi, masyarakat bisa mengadu ke situ, baik soal bea cukai maupun pajak,” ujar Purbaya di hadapan wartawan.
Dua Nomor WA Terpisah untuk Pajak dan Bea Cukai
Dilansir bisnis.com, Untuk menjaga fokus dan efektivitas penanganan, Purbaya menyiapkan dua nomor WhatsApp terpisah—satu untuk pengaduan terkait pelayanan pajak, dan satu lagi untuk bea cukai. Rencananya, nomor resmi tersebut akan segera diumumkan dan mulai beroperasi dalam waktu dekat.
“Nomor WA-nya terpisah. Mungkin besok sudah saya luncurkan,” kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Dengan jalur ini, pengusaha, pelaku logistik, maupun masyarakat umum diharapkan dapat menyampaikan keluhan terkait pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, atau perlakuan tidak profesional dari oknum aparat pajak dan bea cukai.
Komitmen Bersih-Bersih di Lingkungan Kementerian Keuangan
Langkah Purbaya membuka jalur WA khusus untuk lapor oknum pajak & bea cukai yang nakal bukan sekadar simbol transparansi, tetapi juga bagian dari agenda besar reformasi birokrasi di bawah kepemimpinannya.
Sejak menjabat sebagai Menkeu, Purbaya menunjukkan perhatian besar terhadap integritas aparatur pajak dan bea cukai. Ia menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan kecurangan atau penyimpangan tugas.
“Kalau ada yang macam-macam, tidak ada ampun,” tegasnya dalam acara Media Gathering APBN 2026.
Langkah disiplin tersebut sudah mulai terlihat. Baru-baru ini, Direktorat Jenderal Pajak di bawah Bimo Wijayanto telah memecat 26 pegawai karena melanggar etik saat menangani kasus penunggakan pajak besar senilai Rp60 triliun. Purbaya berjanji, kebijakan semacam ini akan terus dilanjutkan dan diperkuat.
Pengawasan Tak Berhenti di Meja Kantor
Sidak Purbaya di Tanjung Priok bukan yang terakhir. Ia menegaskan akan melakukan inspeksi mendadak secara rutin dan tak terduga di berbagai titik strategis.
Tujuannya jelas: memastikan setiap petugas bekerja sesuai aturan, dan memberi efek jera bagi mereka yang berpotensi bermain curang.
“Saya cek seperti ini supaya semua tahu bahwa kapan pun saya bisa datang. Jadi mereka harus hati-hati,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran langsung pimpinan di lapangan mampu menciptakan efek pengawasan yang lebih kuat dibanding hanya melalui laporan tertulis. Ia pun menekankan bahwa sidak akan terus dilakukan secara berkala.
Tak Ingin Jalur Hijau Jadi Celah Penyalahgunaan
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menegaskan tidak akan memperketat jalur hijau (green line) ekspor-impor, namun ia berkomitmen memastikan seluruh barang yang melewati jalur ini benar-benar sesuai ketentuan.
Ia tak ingin jalur hijau, yang selama ini bebas pemeriksaan fisik, menjadi celah penyelundupan atau manipulasi dokumen. Karena itu, pengecekan acak dan audit mendadak akan dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas sistem perdagangan nasional.
Keseimbangan: Hukuman Tegas dan Insentif Adil
Selain penegakan disiplin, Purbaya juga menyoroti pentingnya memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi. Ia menilai perlakuan adil adalah kunci agar aparat pajak dan bea cukai tetap termotivasi menjalankan tugas dengan jujur dan profesional.
“Kalau kinerjanya bagus, tentu akan ada reward. Misalnya tax ratio bisa naik dari 10% ke 12%, tentu mereka akan kita beri insentif,” jelasnya.
Dengan demikian, pendekatan yang diambil bukan hanya menekan pelanggaran, tetapi juga mendorong kinerja positif yang berdampak langsung pada penerimaan negara.
Langkah Nyata Menuju Kementerian Keuangan yang Lebih Transparan
Kebijakan Purbaya membuka jalur WA khusus untuk lapor oknum pajak & bea cukai yang nakal menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam membangun sistem pelayanan publik yang transparan, cepat, dan dapat dipercaya.
Kanal ini bukan hanya sarana pengaduan, melainkan juga simbol keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan masyarakat. Melalui komunikasi langsung via WhatsApp, setiap laporan akan lebih mudah diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Purbaya berharap, dengan adanya kanal ini, praktik pungli, pemerasan, atau penyalahgunaan wewenang bisa ditekan seminimal mungkin. Di sisi lain, ia ingin masyarakat turut berperan aktif menjaga integritas lembaga keuangan negara.
Menkeu Turun Langsung, Masyarakat Dukung Perubahan
Langkah ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama pelaku usaha yang selama ini sering terkendala birokrasi dan pelayanan tidak efisien di lapangan. Mereka menilai, jalur WA langsung ke Menkeu dapat menjadi sarana efektif untuk mempercepat penyelesaian masalah sekaligus mendorong perubahan kultur kerja di lingkungan Kemenkeu.
Purbaya pun berjanji tidak akan berhenti pada pembukaan kanal pengaduan semata. Ia memastikan pengawasan dan evaluasi akan terus dilakukan, baik secara daring maupun langsung di lapangan.
Kesimpulan
Dengan dibukanya jalur WA khusus oleh Purbaya untuk melapor oknum pajak & bea cukai yang nakal, masyarakat kini memiliki akses langsung untuk menyuarakan keluhan tanpa rasa takut. Langkah ini bukan hanya upaya memperbaiki pelayanan, tetapi juga wujud nyata transformasi menuju birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
