Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan setelah memastikan tengah mengumpulkan bukti-bukti terkait Bupati Pati Sudewo, dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa tim penyidik masih bekerja mengumpulkan Bukti Terkait Bupati Pati Sudewo seperti dokumen, kesaksian, serta barang bukti lain yang mengaitkan Sudewo dalam perkara ini.
“Masih dalam proses, mengingat yang bersangkutan ada dalam beberapa perkara. Jadi kami sedang mengumpulkan bukti-bukti Terkait Bupati Pati Sudewo untuk semua perkara,” ujar Asep, Senin (8/9/2025).
Dugaan Keterlibatan di Banyak Proyek Jalur Kereta
Nama Sudewo disebut-sebut muncul dalam sejumlah proyek strategis pembangunan jalur kereta api, antara lain:
- Ruas Solo Balapan–Kadipiro
- Ruas Tegal–Semarang
- Ruas Cianjur–Bogor
- Ruas jalur kereta di Jawa Timur
- Proyek jalur kereta di Sumatera
- Pembangunan jalur kereta di Sulawesi
Menurut Asep, Bukti Terkait Bupati Pati Sudewo yang sedang dikumpulkan tidak hanya soal aliran dana, tetapi juga menyangkut peran Sudewo saat proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Tuntutan Publik Menguat: Warga Pati Gelar Aksi
Desakan agar kasus ini segera dituntaskan kian kuat. Ratusan warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu (MPB) mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (1/9/2025).
Dalam aksinya, mereka menyuarakan beberapa tuntutan:
- Mendesak KPK segera menetapkan status hukum Bupati Pati Sudewo.
- Meminta proses penyelidikan dilakukan transparan dan tuntas.
- Mengingatkan KPK agar tidak ada intervensi politik dalam penanganan kasus.
“Kami melihat KPK sudah menyita uang Rp 3 miliar dari Sudewo, bahkan beliau juga mengembalikan Rp 720 juta. Dengan bukti itu seharusnya sudah cukup untuk menetapkan tersangka,” tegas Supriyono, salah satu koordinator aksi.
Uang yang Disita dan Dikembalikan
KPK memang pernah menyita dana sekitar Rp 3 miliar yang terkait dengan dugaan suap proyek jalur kereta api. Selain itu, Sudewo juga disebut telah mengembalikan uang sebesar Rp 720 juta.
Namun, sampai saat ini, status hukum Sudewo masih belum ditetapkan. Hal ini memunculkan pertanyaan publik: mengapa KPK terkesan lambat?
Menurut Asep, penetapan status hukum harus didasarkan pada rangkaian bukti yang kuat agar tidak menimbulkan celah hukum. “Insya Allah, pada saatnya akan sampai ke yang bersangkutan,” ujarnya.
Baca Juga: Warga Pati Desak KPK Tetapkan Bupati Sudewo Tersangka
Jejak Sudewo Sebelum Menjadi Bupati
Dilansir dari tribunnews.com, Dugaan keterlibatan Sudewo tidak lepas dari rekam jejaknya saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Ia diduga menerima sejumlah aliran dana terkait proyek kereta api di beberapa wilayah.
Meski demikian, Sudewo membantah tuduhan tersebut. Ia bahkan mengklaim bahwa dana miliaran rupiah yang pernah ia serahkan ke KPK merupakan hasil pendapatannya selama menjadi legislator, bukan uang hasil suap.
Pernyataan inilah yang membuat kasus semakin rumit, sehingga KPK memilih berhati-hati dalam menindaklanjutinya.
Aksi Massa di Depan Gedung KPK
Aksi unjuk rasa warga Pati tidak hanya berlangsung damai. Massa membawa poster, melakukan orasi, hingga sempat menggelar audiensi dengan perwakilan KPK. Mereka ingin memastikan bahwa kasus ini benar-benar diproses, bukan sekadar menjadi isu politik.
Banyak warga menilai bahwa lambannya proses hukum bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.
“Kalau KPK tidak segera menetapkan tersangka, publik bisa menilai ada tarik-menarik kepentingan. Padahal bukti sudah jelas,” ujar salah satu peserta aksi.
Analisis: Mengapa KPK Lambat?
Beberapa pengamat menilai ada alasan mengapa KPK belum mengambil langkah tegas meskipun bukti awal sudah terlihat. Beberapa di antaranya:
- Kasus multi-perkara – Sudewo disebut terlibat di lebih dari satu proyek, sehingga penyidik butuh waktu mengurai keterkaitan masing-masing.
- Potensi politik – sebagai pejabat daerah sekaligus mantan anggota DPR, kasus ini rentan bersinggungan dengan kepentingan politik.
- Perlu Bukti Terkait Bupati Pati Sudewo – KPK biasanya menunggu bukti yang benar-benar solid sebelum menetapkan status tersangka, agar tidak mudah digugat balik.
Namun, jika proses ini terlalu lama, risiko terbesar adalah turunnya kepercayaan publik pada lembaga antikorupsi.
Publik Menunggu Langkah Tegas
Kasus KPK Kumpulkan Bukti-bukti Terkait Bupati Pati Sudewo kini menjadi ujian kredibilitas lembaga antirasuah. Masyarakat, terutama warga Pati, berharap tidak ada lagi kompromi politik dalam pemberantasan korupsi.
Mereka ingin melihat Bukti Terkait Bupati Pati Sudewo, jika terbukti bersalah, diproses hukum secara adil sebagaimana pejabat lain yang terjerat kasus serupa.
“Tidak boleh ada pandang bulu. Kalau sudah ada bukti, segera tetapkan tersangka,” ujar salah satu tokoh masyarakat Pati.
Kasus dugaan korupsi jalur kereta api yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo menjadi perhatian nasional. Meski KPK sudah mengantongi sebagian bukti, penetapan status hukum belum juga diumumkan.
Dengan adanya uang Rp 3 miliar yang disita dan Rp 720 juta yang sudah dikembalikan, publik merasa langkah hukum seharusnya lebih cepat.
Kini, semua mata tertuju pada KPK: apakah benar-benar akan menuntaskan perkara ini, atau justru berlarut-larut hingga menimbulkan spekulasi politik.
Yang jelas, KPK kumpulkan bukti-bukti terkait Bupati Pati Sudewo adalah tahap awal, dan masyarakat berharap tahap berikutnya adalah tindakan nyata.
