Hamas secara resmi mengakhiri peranannya dalam pemerintahan sipil di Jalur Gaza pada 6 Juli 2026, menandai berakhirnya hampir dua dekade kontrol administratif atas wilayah tersebut.
Awal Kekuasaan dan Blokade
Pada Januari 2006 Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina, kemenangan yang memicu ketegangan dengan Fatah serta penolakan dari Israel dan negara Barat. Sebulan kemudian, penangkapan tentara Israel Gilad Shalit memperparah tekanan keamanan dan ekonomi, yang berujung pada blokade darat, laut, dan udara oleh Israel.
Blokade tersebut menurunkan produksi industri, meningkatkan pengangguran, dan membuat sekitar 80 % penduduk Gaza bergantung pada bantuan internasional.
Pengambilalihan dan Restrukturisasi
14 Juni 2007 Hamas mengambil alih Jalur Gaza secara militer setelah bentrokan berdarah dengan Fatah, sementara Presiden Mahmoud Abbas membubarkan pemerintahan persatuan nasional. Selama tahun 2014‑2023, organisasi membentuk berbagai komite administratif untuk mengelola layanan publik, termasuk Government Action Follow-up Committee yang dibentuk pada 2018.
Pada 2017 Hamas merilis dokumen politik baru untuk mengurangi isolasi internasional, namun upaya rekonsiliasi dengan Fatah terus menemui jalan buntu.
Perubahan struktural ini mengingatkan pada dinamika internal partai‑partai lain di wilayah konflik yang berulang‑ulang berusaha menyesuaikan birokrasi mereka dengan tekanan eksternal, meski tak selalu berhasil.
Baca Juga: Islamic Condolence Phrases and Innalillahi wa Inna Ilaihi Raji’un: A Complete 2026 Guide
Perang Gaza dan Pemerintahan Darurat
Oktober 2023 konflik kembali pecah ketika pejuang Hamas melancarkan serangan ke wilayah selatan Israel, memicu operasi militer Israel di Gaza. Selama konflik, Israel menargetkan infrastruktur sipil, termasuk kantor polisi dan fasilitas administratif.
Beberapa tokoh senior Hamas tewas, termasuk Ismail Haniyeh pada Juli 2024 dan Issam al‑Da’alis, kepala komite administratif, pada Maret 2025. Untuk mengatasi krisis kemanusiaan, Hamas membentuk Komite Darurat Pemerintah yang mengatur rumah sakit, tempat pengungsian, distribusi air bersih, dan pembersihan puing.
Transisi ke Dewan Perdamaian Gaza
Setelah gencatan senjata, Januari 2026 menyaksikan pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Ali Shaath, mencakup Dewan Perdamaian Gaza dan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG).
Pada 6 Juli 2026 Hamas secara resmi membubarkan Komite Darurat Pemerintah, menyerahkan pengelolaan administrasi kepada NCAG.
Langkah ini menandai akhir dari hampir 20 tahun Hamas mengelola pemerintahan di Gaza, meskipun organisasi tetap beroperasi sebagai entitas politik dan militer. Masa depan wilayah tersebut kini bergantung pada stabilitas transisi serta dinamika politik dan keamanan yang terus berubah.
