Gedung DPR kebali bergejolak, aksi unjuk rasa ribuan buruh yang digelar di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025), membuat suasana Senayan berubah drastis. Alih-alih ramai oleh aktivitas kedinasan, kompleks parlemen justru terlihat lengang. Pasalnya, pendemo sudah berdatangan, tenaga ahli DPR hingga pegawai malah WFH setelah adanya surat edaran dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.
Surat edaran bernomor 14/SE-SEKJEN/2025 yang ditandatangani oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar, resmi berlaku sejak Rabu (27/8). Imbauan tersebut meminta para tenaga ahli (TA) dan ASN DPR untuk bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan maupun hambatan lalu lintas.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengonfirmasi kebijakan itu. “Emang ada edaran dari kesekjenan untuk WFH,” jelasnya singkat. Ia menambahkan, keputusan ini diambil semata-mata untuk menjaga keamanan semua pihak.
Gedung Parlemen DPR Sepi Saat Aksi Buruh
Pantauan media pada pagi hari, kompleks DPR terlihat sepi tanpa aktivitas rutin. Koridor yang biasanya ramai oleh staf, wartawan, dan lalu-lalang pegawai, kini kosong. Keputusan WFH dianggap tepat untuk menghindari potensi bentrokan atau terhambatnya pekerjaan akibat massa aksi yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang.
Dilansir dari TRIBUNNEWS.COM, Kondisi Gedung MPR/DPR/DPD RI sepi dari anggota dewan dan pegawai, jelang buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Situasi sepi tersebut mulai terlihat dari parkir mobil anggota dewan.
Ahmad Syahroni berharap agar unjuk rasa kali ini berjalan damai. “Kami berharap demo berlangsung aman, tertib, dan buruh tidak terprovokasi. Pesannya bisa tersampaikan dengan baik,” katanya.
Enam Tuntutan Utama Buruh
Ribuan buruh yang turun ke jalan membawa enam tuntutan besar yang dianggap krusial untuk kesejahteraan pekerja. Poin-poin tersebut adalah:
- Hapus outsourcing dan tolak upah murah.
- Stop PHK, bentuk Satgas PHK.
- Reformasi pajak perburuhan: naikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.
- Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa konsep Omnibus Law.
- Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
- Revisi RUU Pemilu, termasuk redesain sistem Pemilu 2029.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar soal kenaikan upah, tetapi juga perbaikan sistem ketenagakerjaan secara menyeluruh.
Ribuan Aparat Disiagakan
Besarnya skala demonstrasi membuat aparat keamanan mengambil langkah ekstra. Polda Metro Jaya mengerahkan 4.531 personel gabungan yang terdiri dari Polri, Brimob, TNI AD, Marinir, Satpol PP, hingga Dishub.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan detail pengamanan:
- 2.174 personel dari Polda Metro Jaya,
- 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) termasuk TNI, Brimob Mabes, hingga Kodim,
- 632 personel dari Polres jajaran.
Selain itu, rekayasa lalu lintas juga disiapkan. Apabila massa memenuhi ruas jalan depan DPR, arus kendaraan akan dialihkan ke jalur alternatif seperti exit tol depan Polda, Tegal Parang, atau Slipi.
Antisipasi Lalu Lintas dan Imbauan Polisi
Polisi mengingatkan massa agar tidak memaksakan diri masuk ke jalur tol, karena bisa membahayakan keselamatan. Ade Ary menegaskan, aspirasi buruh harus disampaikan secara damai tanpa tindakan anarkis. “Hal ini demi keselamatan bersama,” ujarnya.
Polda Metro juga menyiapkan skema pengalihan kendaraan menuju Tol Dalam Kota jika terjadi kepadatan. Langkah ini dipandang perlu karena ribuan pendemo diprediksi berdatangan dari berbagai wilayah Jabodetabek, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Jakarta.
DPR Pilih Aman dengan WFH
Kebijakan WFH dari Setjen DPR menuai perhatian publik. Meski dianggap wajar dari sisi keamanan, sebagian masyarakat menilai langkah ini mencerminkan adanya jarak antara parlemen dan rakyat.
Namun, pihak DPR menegaskan bahwa WFH hanya bersifat sementara. Tujuannya bukan untuk menghindar dari suara rakyat, melainkan menjaga kelancaran kerja dan keselamatan pegawai. “Surat edaran ini untuk memastikan produktivitas tetap berjalan meski ada aksi besar di luar gedung,” terang Sekjen DPR, Indra Iskandar.
Refleksi di Tengah Aksi
Fenomena ini memperlihatkan kontras yang tajam: di luar gedung, ribuan buruh berorasi menyuarakan nasib mereka; di dalam gedung, para pegawai justru bekerja dari rumah. Sebuah gambaran situasi sosial-politik yang menarik untuk dicermati.
Bagi buruh, aksi ini adalah perjuangan panjang memperjuangkan keadilan. Sementara bagi DPR, keputusan WFH adalah bentuk mitigasi risiko. Keduanya menandai dinamika demokrasi Indonesia yang kerap diwarnai oleh ketegangan, negosiasi, dan tuntutan perubahan.
Kesimpulan
Unjuk rasa buruh di depan DPR hari ini menjadi salah satu demonstrasi besar dengan gaung nasional. Dari tuntutan penghapusan outsourcing hingga revisi RUU Pemilu, aksi ini menunjukkan semakin kompleksnya isu ketenagakerjaan di Indonesia.
Di sisi lain, DPR memilih strategi WFH sebagai cara untuk menjaga keamanan internal. Meski langkah ini menuai pro-kontra, yang jelas dinamika antara buruh, pemerintah, dan parlemen masih terus bergulir.
Pada akhirnya, yang diharapkan semua pihak adalah tercapainya dialog produktif, sehingga suara rakyat bisa benar-benar terwakili di parlemen tanpa harus menimbulkan kekacauan di jalan.
