Pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026, sejumlah mahasiswa dan elemen sipil akan menggelar demonstrasi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Aksi diperkirakan muncul di kota-kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta. Di Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia menjadi titik demonstrasi yang diinisiasi kelompok mahasiswa dalam Komite Sadar.
Komite Sadar mencakup BEM Universitas Indonesia, BEM KM Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, BEM Universitas Diponegoro, Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa ITB, sampai BEM KM Universitas Negeri Semarang. BEM UI menyebut demo 28 Oktober 2026 merupakan lanjutan aksi di Tugu Tani, Jakarta, pada 20 Oktober 2026, bertepatan dua tahun kekuasaan Prabowo-Gibran. Aksi kali ini mengusung tema Tepati atau Pergi.
Simbol tiga jari dan panggilan ke jalan
Komite Sadar menonjolkan simbol tiga jari yang dipopulerkan novel The Hunger Games. BEM UI menyatakan simbol itu telah bertransformasi menjadi instrumen perlawanan yang lugas melampaui batas fiksi. Simbol tersebut telah menjadi bahasa universal bagi gerakan sosial prodemokrasi di berbagai belahan dunia, mulai dari penolakan kudeta militer di Thailand dan Myanmar hingga perlawanan terhadap represi di Hong Kong. Terinspirasi semangat Revolusi Prancis, setiap jari membawa manifestasi nilai liberté, égalité, dan fraternité. BEM UI menilai simbol ini sebagai identitas bersama untuk merapatkan barisan dan menyatakan sudah saatnya ruang demokrasi direbut kembali.
Di Yogyakarta, aksi dijadwalkan di area gedung DPRD, depan Istana Negara, serta sekitar Nol Kilometer. Akun Gejayan Memanggil menyebut aksi itu sebagai menari-nari di jalanan. Akun tersebut mengingatkan peserta agar menanggalkan jaket almamater tempat menimba ilmu. Menurut Gejayan Memanggil, di tengah buruh, warga, praktisi seni, penjual bunga, penjual sayur, dan pedagang cilok, jaket almamater bisa memberi kesan bahwa gerakan ini milik mahasiswa semata dan yang lain sekadar pendukung. Pakaian sipil yang sama membuat semua orang tampak sebagai pemilik tuntutan. Ajakan turun demo juga dilontarkan Forum BEM DIY, BEM KM Fakultas Vokasi UNY, serta Serikat Pekerja Kampus.
Lima tuntutan yang dibawa
Komite Sadar membawa lima tuntutan. Pertama, meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional yang melanda di berbagai daerah seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Dalam poin ini, Komite Sadar mendesak pemerintah mengadili korporasi yang dipandang menyebabkan bencana ekologis. Mereka juga menuntut pemerintah menuntaskan integrasi tata kelola lahan, menyegerakan one map policy, dan berpihak kepada masyarakat dan lingkungan hidup dalam perumusannya agar tercipta transisi energi yang berkeadilan, lingkungan hidup yang terlindungi, dan terpenuhinya hak ruang hidup masyarakat.
Kedua, menuntut pemerintah mengelola APBN berdasarkan kepentingan rakyat dengan menghentikan program yang dinilai tidak memberi manfaat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut Komite Sadar, MBG dalam RAPBN 2027 telah menyedot 29% dari anggaran pendidikan atau Rp240 triliun. KDMP disebut mengunci dana desa yang membuat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan mendasar. Komite Sadar menilai MBG dan KDMP hanya secuil dari program politik untuk bagi-bagi kue dan mempertanyakan manfaatnya bila yang diuntungkan adalah TNI, Polri, dan oligarki.
Ketiga, mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan, memperbaiki pelayanan dasar, dan menyediakan lapangan pekerjaan berkualitas. Komite Sadar beranggapan sekolah makin mahal dan masyarakat pinggiran paling terpukul. Hanya 6,03% warga pedesaan lulus perguruan tinggi, kurang dari separuh angka di kota. Rantainya berlanjut ke dunia kerja dengan 35,40% pekerja di Indonesia hanya berpendidikan SD ke bawah dan terjebak di pekerjaan tanpa perlindungan. Isu ini dinilai mendesak karena pembahasan revisi UU Sisdiknas tengah berjalan di Baleg DPR. Persoalan meluas ke layanan kesehatan dengan keterbatasan dokter di puskesmas, akses air minum perpipaan yang masih kurang, hingga fasilitas lain yang menjadi hak konstitusional masyarakat.
Keempat, meminta pemerintah mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berhenti menggunakan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan. Komite Sadar menilai hukum justru dikangkangi dan digunakan untuk melayani kepentingan penguasa. Rakyat bisa melihat legislasi dibuat tanpa partisipasi publik yang bermakna dan secara jelas melanggengkan praktik KKN.
Kelima, Komite Sadar mendesak pemerintah mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil. Mereka mencontohkan peristiwa yang membuat pengemudi ojol, Affan Kurniawan, tewas dilindas mobil Brimob saat demonstrasi. Ada pula aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang disiram air keras lantaran aktif menolak militerisasi. Kedua peristiwa itu menjadi pengingat duka bagi keluarga dan rekan, sekaligus penanda bahwa risiko kekerasan masih membayangi mereka yang bersuara. Komite Sadar menilai kasus tersebut bukan terpisah dan menyebut ribuan orang telah ditangkap sewenang-wenang hanya karena bersuara.
Dengan lima tuntutan itu, Komite Sadar menyiapkan aksi di Jakarta dan Yogyakarta pada 28 Oktober 2026.
