Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan kenaikan drastis kuota bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi 2 juta unit pada 2027. Saat ini kuota tahun 2026 masih 400.000 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan usulan itu dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (26/5/2026). Menurutnya, target 2 juta hunian tahun depan bertujuan mempercepat penyediaan hunian layak huni bagi masyarakat.
Baca Juga: Kasus Pembunuhan di Tol BORR Terungkap
Anggaran 2026 baru terserap 13 persen
Dokumen rapat menunjukkan pagu DIPA Kementerian PKP 2026 semula Rp 10,895 triliun disesuaikan menjadi Rp 10,308 triliun berdasarkan surat Menteri Keuangan. Realisasi anggaran hingga 25 Mei 2026 tercatat Rp 1,381 triliun, atau sekitar 13,40 persen dari pagu.
Program BSPS menjadi prioritas utama dengan alokasi 83 persen dari total anggaran kementerian. Menteri Ara menyebut target fisik tahun ini 400.000 hunian, tetapi realisasi per April 2026 baru mencapai 10.200 hunian dari dana Rp 8,5 triliun yang sudah terserap Rp 204 miliar.
“Kita baru mulai, aturan banyak yang kita ubah,” kata Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Baca Juga: Puan Soal Sikap Prabowo Terkait PDIP
DPR soroti kriteria penerima bantuan hunian
Beberapa anggota Komisi V DPR RI menyoroti perlunya penyempurnaan persyaratan dan mekanisme penentuan calon penerima program tersebut. Mereka menilai aturan yang ada saat ini bisa mempersulit masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain program tersebut, Kementerian PKP juga membahas sejumlah isu lain dalam rapat tersebut. Termasuk pembangunan hunian tetap pascabencana di Sumatera, pembangunan 2.200 hunian di Papua Pegunungan, serta usulan tambahan dana untuk 50 ribu program tersebut.
Baca Juga: Dua Turis Austria Meninggal di Cunca Wulang
Rapat juga memaparkan hasil pemeriksaan BPK RI yang mencatat enam laporan dengan total 34 temuan dan 106 rekomendasi. Hingga 22 Mei 2026, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan nilai pengembalian ke kas negara mencapai Rp 410,84 miliar. Dari jumlah itu, 38 rekomendasi dinyatakan selesai, sementara 68 lainnya masih dalam proses telaah BPK.
Peningkatan sasaran 2 juta hunian tentu membutuhkan lonjakan dana dan kapasitas pelaksana yang signifikan. Realisasi tahun ini yang masih sangat rendah menjadi tantangan, meskipun pemerintah berjanji memperbaiki aturan agar program lebih tepat sasaran.
