Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memberikan penjelasan mengenai insiden yang melibatkan ajudan Gubernur Rudy Mas’ud dan sejumlah demonstran di kawasan kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pada Senin (19/10). Peristiwa tersebut terjadi ketika Rudy hendak menunaikan salat Magrib di Masjid Nurul Mukminin. Dalam situasi itu, ajudan gubernur bernama Aski terlibat kontak fisik dengan massa demonstrasi dari GMNI Samarinda yang sedang menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kejadian tersebut menjadi perhatian setelah sebuah video yang merekam insiden itu beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, seorang demonstran perempuan terlihat mengalami kontak fisik hingga ponselnya terjatuh. Pemprov Kaltim kemudian menjelaskan latar belakang kejadian sekaligus mengakui bahwa tindakan fisik yang dilakukan oleh ajudan gubernur tidak dapat dibenarkan.
Kronologi Insiden di Kawasan Masjid
Berdasarkan keterangan Pemprov Kaltim yang dilansir detikKalimantan pada Selasa (20/10/2026), insiden bermula ketika Rudy Mas’ud hendak menuju Masjid Nurul Mukminin untuk melaksanakan salat Magrib. Pada waktu yang sama, massa GMNI Samarinda berada di sekitar kawasan kantor gubernur setelah menggelar demonstrasi mengenai persoalan karhutla.
Aksi tersebut telah berlangsung sejak sore hari. Namun, para demonstran belum memperoleh kesempatan untuk bertemu langsung dengan Rudy karena gubernur memiliki agenda yang padat. Massa kemudian berada di kawasan masjid, yang juga menjadi tempat berkumpul sekaligus lokasi pembubaran aksi.
Menurut Tim Ahli Gubernur Kaltim Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Sudarno, Rudy menghadapi situasi ketika sejumlah demonstran menghalangi jalannya saat memasuki kawasan tersebut. Ia juga menyebut adanya celetukan dari beberapa peserta aksi pada saat kejadian berlangsung.
Situasi itu kemudian memicu reaksi dari Aski selaku ajudan gubernur. Kontak fisik yang terjadi antara ajudan dan demonstran menjadi bagian dari insiden yang terekam dalam video dan menyebar di media sosial. Salah satu dampak yang terlihat dalam rekaman adalah jatuhnya ponsel milik seorang demonstran perempuan.
Pemprov Kaltim Akui Tindakan Ajudan Keliru
Sudarno mengakui bahwa tindakan Aski dalam insiden tersebut merupakan respons yang keliru. Menurutnya, kontak fisik terhadap demonstran tidak dapat dibenarkan, sekalipun situasi di lokasi sedang memanas. Pernyataan ini menegaskan bahwa kondisi yang tidak kondusif tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan fisik terhadap orang yang sedang mengikuti aksi.
Pengakuan tersebut disampaikan di tengah perhatian publik terhadap rekaman kejadian yang beredar di media sosial. Insiden itu memperlihatkan adanya ketegangan antara pihak gubernur dan massa yang ingin menyampaikan aspirasi mengenai persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Pernyataan Sudarno juga menunjukkan bahwa Pemprov Kaltim mengakui adanya tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh ajudan gubernur. Dengan demikian, penjelasan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada situasi yang dihadapi Rudy ketika memasuki kawasan masjid, tetapi juga mencakup penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak pengawalnya.
Evaluasi Perlu Mempertimbangkan Kedua Pihak
Selain mengakui kesalahan Aski, Sudarno menilai insiden tersebut perlu ditelaah secara objektif. Ia berpandangan bahwa penilaian terhadap kejadian tidak seharusnya hanya berfokus pada satu pihak. Menurutnya, tindakan ajudan dan situasi yang muncul ketika demonstran mendekati Rudy sama-sama perlu menjadi bahan evaluasi.
Pandangan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di lokasi. Sudarno menilai bahwa jika persoalan itu dilihat secara adil, tindakan dari kedua pihak perlu diperhatikan dalam menilai keseluruhan peristiwa.
Meski demikian, Pemprov Kaltim telah menyatakan bahwa kontak fisik yang dilakukan Aski tidak dapat dibenarkan. Insiden ini menjadi perhatian karena terjadi ketika massa GMNI Samarinda sedang menyampaikan aspirasi terkait karhutla di kawasan kantor gubernur.
Peristiwa tersebut menyisakan perhatian terhadap pentingnya menjaga situasi tetap terkendali ketika pejabat pemerintah berhadapan langsung dengan demonstran. Penyampaian aspirasi dan respons terhadap massa perlu berlangsung tanpa tindakan fisik yang dapat merugikan pihak lain.
