Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, membahas skandal penyadapan ilegal. Pernyataan itu disampaikan Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026. Menurutnya, pembahasan soal penyadapan hanya sedikit dan ia tidak mengetahui rincian keseluruhan karena tidak hadir dalam pertemuan yang berlangsung sehari sebelumnya. Dasco mengaku hanya mendengar bahwa topik tersebut sempat disinggung dalam forum itu.
Dasco menyebut kasus penyadapan ilegal yang dimaksud saat ini sudah ditangani aparat penegak hukum. Karena tidak mengikuti pertemuan secara langsung, ia tidak dapat memastikan apakah Presiden memberikan instruksi atau perhatian khusus terhadap persoalan tersebut. Ia hanya menyampaikan apa yang ia dengar terkait adanya pembahasan singkat mengenai penyadapan. Keterangan Dasco tidak memuat rincian kronologi, pihak yang terlibat, atau hasil keputusan pertemuan soal kasus itu.
Pertemuan di Hambalang
Dasco menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dengan para mantan Kapolri tidak terbatas pada isu penyadapan. Dalam forum tersebut, Presiden menyampaikan visi dan misi pemerintahannya, termasuk upaya memajukan Indonesia ke depan dan menggerakkan roda perekonomian. Prabowo juga meminta dukungan dari para purnawirawan jenderal kepolisian yang hadir terhadap agenda pemerintah. Pertemuan itu disebut sebagai ajang silaturahmi sekaligus penyampaian pandangan Presiden kepada para mantan Kapolri.
Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut didampingi Kapolri dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Selain menjalin silaturahmi, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Presiden untuk memaparkan arah pemerintahan dan memperoleh dukungan dari para mantan Kapolri. Dasco menegaskan bahwa ia tidak mengetahui secara detail keseluruhan pembahasan karena tidak berada di lokasi pertemuan. Ia juga tidak menjelaskan lebih jauh mengenai jalannya pertemuan tersebut.
Meski demikian, Dasco membenarkan bahwa isu penyadapan ilegal ikut masuk dalam pembicaraan. Ia menilai persoalan tersebut kini berada di ranah aparat penegak hukum. Namun, ia tidak memberi keterangan lebih jauh mengenai kemungkinan adanya arahan khusus dari Presiden kepada para mantan Kapolri terkait kasus itu. Pernyataan Dasco juga tidak merinci siapa saja yang hadir selain 10 mantan Kapolri, Kapolri, dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri.
RUU Penyadapan
Persoalan penyadapan juga berpotensi masuk ke agenda legislasi DPR melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyadapan. Menurut Dasco, sejumlah fraksi telah mengusulkan agar regulasi tersebut segera dibahas. Usulan itu muncul sebelum DPR kembali memasuki masa sidang. Dasco menyatakan persoalan RUU Penyadapan mungkin akan berkembang pada saat masa sidang.
Dasco belum bisa memastikan kapan pembahasan RUU Penyadapan akan dimulai dan apakah rancangan itu akan menjadi prioritas parlemen. Ia menyebut usulan percepatan pembahasan disampaikan secara informal oleh beberapa fraksi sebelum masa sidang. DPR, katanya, masih akan melihat dinamika internal parlemen sebelum menentukan langkah. Ia juga belum dapat memastikan apakah pembahasan akan dijalankan dengan segera atau menunggu perkembangan lain. Usulan tersebut belum menjadi keputusan resmi DPR.
Keputusan untuk mempercepat pembahasan RUU Penyadapan belum dapat dipastikan sekarang. DPR masih perlu mengikuti perkembangan dan menentukan sikap melalui mekanisme yang berlaku. Dengan begitu, wacana pengaturan penyadapan masih menunggu arah pembahasan di parlemen. Dinamika internal DPR akan menentukan apakah usulan itu dilanjutkan atau tidak.
Sebelum masa sidang, beberapa fraksi memang telah menyampaikan usulan agar RUU Penyadapan segera dibahas. Namun, Dasco belum menetapkan kapan pembahasan akan dimulai. DPR masih melihat dinamika yang ada untuk menentukan apakah langkah itu dijalankan dengan segera atau tidak.
Pertemuan di Hambalang dan pernyataan Dasco menunjukkan bahwa isu penyadapan ilegal tetap menjadi perhatian, baik di lingkungan pemerintahan maupun legislatif. Sementara itu, pembahasan RUU Penyadapan belum memiliki jadwal pasti dan masih bergantung pada dinamika DPR. Kasus penyadapan ilegal sendiri disebut telah ditangani aparat penegak hukum.
