DPP Partai Solidaritas Indonesia meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendapat kesempatan untuk mengklarifikasi polemik ijazah pendidikan. Permintaan itu disampaikan pada Selasa (10/11) di Jakarta, sekaligus merespons desakan pemakzulan yang mengemuka setelah putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. PSI menilai klarifikasi langsung dari Gibran perlu diberikan sebelum desakan mundur atau pemakzulan dibahas lebih jauh. Menurut PSI, persoalan ijazah sebaiknya tidak langsung berujung pada tuntutan politik tanpa penjelasan dari pihak yang bersangkutan.
Ruang klarifikasi dan desakan mundur
Ketua PSI bidang politik Bestari Barus mengaku bingung dengan desakan sejumlah pihak yang meminta Gibran mundur dari jabatan. Menurutnya, polemik ijazah tidak dengan sendirinya harus berujung pada permintaan mundur. Ia menekankan bahwa ruang bagi Wakil Presiden untuk menjelaskan persoalan itu secara langsung belum diberikan, sehingga desakan yang muncul terkesan terburu-buru. Pernyataan itu juga merespons ultimatum Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang menyatakan Gibran harus mengundurkan diri atau dimakzulkan pascaputusan MA dan MK perihal surat keterangan penyetaraan pendidikan dan ijazah.
Bestari menyatakan tidak mempersoalkan wacana pemakzulan di DPR. Menurutnya, selama prosesnya sesuai konstitusi, pihaknya tidak keberatan. Namun, ia mengingatkan bahwa ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. Ia menilai jangan sampai langkah akhir berupa pemakzulan yang langsung diambil tanpa penjelasan lebih dulu. Ia juga menyebut partai besar perlu menjelaskan persoalan tersebut kepada masyarakat. Dalam pandangan PSI, klarifikasi menjadi bagian penting agar publik memperoleh gambaran yang utuh. Bestari menegaskan wacana pemakzulan bukan hal yang harus ditolak mentah-mentah, tetapi prosesnya mesti mengikuti aturan yang berlaku.
DPR siap memproses tindak lanjut
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan segera memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. Usulan tersebut akan diproses pada Selasa (10/11) setelah DPR memasuki masa sidang pasca-reses. Dasco menyebut pimpinan DPR banyak menerima usulan dari sejumlah pihak, mulai dari kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi, untuk memproses polemik ijazah tersebut. Karena DPR masih dalam masa reses, pembahasan baru dilakukan secara informal. Proses resmi akan dimulai dalam masa sidang DPR yang dibuka hari itu. Ia menyatakan DPR akan menyikapi persoalan tersebut pada waktunya. Pembahasan informal selama reses disebut belum menjadi keputusan resmi DPR.
Dua putusan yang menjadi latar
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas milik Gibran Rakabuming Raka. Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya. Dalam putusannya, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sementara itu, pada sidang Selasa (6/10), MK melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 lebih dulu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meski demikian, MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden. MK menyerahkan persoalan ijazah Gibran ke parlemen, sementara wakil rakyat di Senayan tengah berkonsolidasi menjajaki wacana pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden.
Persoalan ini kini berada di ranah parlemen. PSI menekankan pentingnya ruang klarifikasi bagi Gibran lebih dulu, sedangkan DPR menyiapkan proses tindak lanjut atas putusan MA. Dengan begitu, pembahasan mengenai polemik ijazah berlanjut di lembaga perwakilan sambil menunggu penjelasan yang diminta PSI. Desakan pemakzulan dan permintaan klarifikasi berjalan bersamaan, tetapi keduanya masih memerlukan pembahasan sesuai tahapan yang ada.
