Belakangan ini, program MBG (Makan Bergizi Gratis) menjadi sorotan publik setelah muncul sejumlah kasus keracunan di beberapa daerah. Banyak pihak mendesak agar pemerintah menghentikan sementara program ini demi keselamatan siswa. Lantas, bagaimana respons istana? Apakah benar program MBG dihentikan? Begini penjelasan Istana yang disampaikan kepada publik.
Desakan Agar Program MBG Dihentikan
Pegiat sosial dan lembaga perlindungan anak menilai kasus keracunan makanan yang terjadi tidak boleh dianggap sepele.
- Sofyan Farid Lembah, pegiat sosial sekaligus mantan Kepala Ombudsman Sulawesi Tengah, meminta pemerintah berani menghentikan layanan MBG sementara waktu.
- Menurutnya, keselamatan anak harus menjadi prioritas utama dibanding sekadar menjalankan program secara terburu-buru.
- Ia juga menekankan bahwa MBG bukan sekadar bisnis katering, melainkan kewajiban negara untuk memenuhi hak dasar anak.
“Kalau terjadi kelalaian atau maladministrasi, potensi gugatan hukum bisa muncul. Bahkan bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” ujarnya.
Sofyan menyarankan pemerintah melibatkan TNI/Polri atau memberdayakan kantin sekolah selama masa evaluasi.
Usulan JPPI: Hentikan Sementara MBG
Tak hanya pegiat sosial, Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) juga mengusulkan penghentian MBG. Dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Koordinator JPPI Ari Hadianto menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar teknis, melainkan sistemik di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Tolong hentikan program MBG sekarang juga. Kesalahan ini terjadi di banyak daerah, artinya ada masalah sistem, bukan sekadar insiden kecil,” kata Ari.
JPPI juga mengingatkan agar anak tidak dijadikan target politik. Menurut mereka, keselamatan dan tumbuh kembang anak jauh lebih penting dibanding kepentingan lain.
Program MBG Dihentikan? Begini Penjelasan Istana
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro memberi penjelasan resmi dari pihak Istana.
- Juri menegaskan bahwa program MBG tidak akan dihentikan total.
- Pemerintah memilih opsi perbaikan sambil jalan, disertai evaluasi menyeluruh.
- Arahan Presiden Prabowo Subianto sudah diberikan kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk segera melakukan mitigasi dan mencegah kasus serupa.
“Program MBG akan tetap berjalan. Evaluasi tetap dilakukan agar kejadian keracunan tidak terulang. Ini program yang dibutuhkan anak-anak,” jelas Juri.
Pemerintah menekankan keselamatan anak menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Minggu (28/9/2025).
“Kemarin, Bapak Presiden setibanya di Tanah Air langsung memimpin beberapa menteri di Halim untuk mengadakan rapat. Salah satu yang dibahas adalah mengenai Makan Bergizi Gratis. Setelah dari Halim, semalam masih melanjutkan pembahasan soal Makan Bergizi Gratis. Dan siang ini, atas instruksi dari Bapak Presiden, kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara,” ungkap Zulhas, seperti yang dilansir JawaPos.com.
Fokus Evaluasi Pemerintah
Menurut penjelasan istana, ada beberapa langkah strategis yang tengah dilakukan:
- Evaluasi Total: seluruh rantai distribusi, mulai dari katering hingga pengawasan di sekolah.
- Mitigasi Risiko: menutup peluang terjadinya masalah baru dengan protokol keamanan yang lebih ketat.
- Langkah Cepat: pemerintah sudah bergerak menangani kasus keracunan di daerah, termasuk memberikan pendampingan kepada korban.
- Koordinasi Pusat-Daerah: memastikan standar gizi, higienitas, dan halal tetap dijaga dengan baik.
Pentingnya Menjaga Kepercayaan Publik
Kasus keracunan memang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap MBG. Karena itu, pemerintah berupaya keras menjaga agar program ini tidak dicap gagal.
Juri menambahkan, jangan sampai program yang sejatinya mulia ini kehilangan legitimasi karena beberapa kasus. Sebaliknya, masalah harus dijadikan pelajaran untuk memperbaiki sistem.
“Yang penting, kita menyelamatkan program yang baik ini. Jangan sampai demoralisasi terjadi hanya karena kasus-kasus keracunan. Pemerintah sudah ambil langkah cepat,” ujarnya.
Catatan Penting untuk Semua Pihak
Dari perdebatan ini, ada beberapa poin penting yang bisa dipetik:
- Bagi Pemerintah: perlu memperkuat sistem pengawasan, bukan sekadar merespons setelah terjadi masalah.
- Bagi Penyedia Jasa Katering: standar pelayanan, kebersihan, dan kualitas bahan makanan harus menjadi prioritas utama.
- Bagi Sekolah: perlu ikut aktif mengawasi distribusi makanan dan melaporkan jika ada kejanggalan.
- Bagi Orang Tua: tetap memberikan masukan serta menjaga komunikasi dengan pihak sekolah mengenai kondisi anak.
Jadi, benarkah Program MBG dihentikan? Begini penjelasan Istana: pemerintah menolak menghentikan total program ini. MBG akan tetap berjalan karena dinilai penting untuk pemenuhan gizi anak, tetapi dengan evaluasi ketat agar kasus keracunan tidak terulang.
Ke depan, semua pihak diharapkan bekerja sama agar MBG benar-benar menjadi program yang bermanfaat, aman, dan dipercaya masyarakat.
