Jakarta, Selasa (10/11/2026), Dokter Tifa bersama tiga tersangka kasus ijazah Jokowi mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan mereka untuk menyampaikan surat permohonan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar ijazah Jokowi yang diperlihatkan dalam persidangan 5 November 2026 diuji forensik. Dokter Tifa datang bersama kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Dokter Tifa (TPDT) dan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah. Adapun tiga tersangka, yaitu Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, dan Rustam Effendi, datang bersama tim kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis (TA-AKAA).
Latar belakang permohonan
Persidangan 5 November 2026 merupakan sidang Dokter Tifa dan Roy Suryo. Dalam sidang itu, Jokowi dihadirkan jaksa sebagai saksi pelapor dalam perkara fitnah dan pencemaran nama baik serta pelanggaran UU ITE. Laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 berkaitan dengan tuduhan bahwa ijazahnya palsu. Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, dan Rustam Effendi terjerat kasus yang sama. Hanya saja, berkas acara pemeriksaan (BAP) mereka belum dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sehingga belum masuk persidangan. Permohonan uji forensik muncul karena ijazah yang diperlihatkan Jokowi di persidangan dinilai berbeda dengan ijazah yang diperlihatkan Polda Metro Jaya saat gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025.
Alasan dokumen perlu diuji
Plt Ketua LBHAP PP Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan uji forensik terhadap ijazah S1 yang diperlihatkan Jokowi dalam sidang 5 November 2026. Ia juga meminta dokumen yang menjadi dasar terbitnya ijazah itu diuji forensik. Menurutnya, menjadi aneh jika ijazah S1 Jokowi diterbitkan Universitas Gajah Mada tanpa adanya dokumen pendukung, salah satunya transkrip nilai. Ikhwan mengingatkan bahwa soal ijazah Jokowi dan dokumen pendukungnya bukan lagi persoalan privat karena Jokowi adalah mantan pejabat negara atau pejabat publik. Konsekuensi seseorang yang menjadi pejabat negara, sebagian dari pribadinya menjadi milik publik. Ia juga mengingatkan bahwa Komisi Informasi Pusat dalam putusannya meminta UGM memperlihatkan dokumen-dokumen itu kepada publik. Akan tetapi, UGM melawan dengan mengajukan gugatan ke PTUN, dan gugatannya itu ditolak.
Koordinator TPDT, Abdullah Alkatiri, menegaskan bahwa semua warga negara berhak mengetahui apakah ijazah Jokowi asli atau tidak. Menurutnya, dengan datangnya Jokowi ke persidangan tanggal 5 November 2026, mereka justru makin ragu apakah ijazah yang diperlihatkan itu asli atau tidak. Keraguan itu muncul karena ijazah tersebut berbeda dengan ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik Polda saat gelar perkara. Mereka juga belum menerima berita acara pemeriksaan laboratorium atas ijazah Jokowi. Abdullah mengungkap bahwa para saksi menyebut ijazah itu identik dengan ijazah pembanding. Namun, yang dicari adalah otentik, bukan identik, karena identik belum tentu asli.
15 paket uji forensik
Dokter Tifa mengatakan bahwa setelah Jokowi menunjukkan ijazahnya, justru semakin banyak kejanggalan yang muncul. Karena itu, dalam surat khusus kepada Kapolri, ia mengajukan 15 paket uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Ia tidak tahu apakah Labfor Polri memiliki semua alat untuk ke-15 paket uji forensik itu atau tidak. Jika tidak ada, ia menyarankan kerja sama dengan Labfor di luar negeri, seperti di Singapura atau Australia. Ke-15 paket uji forensik itu di antaranya meliputi carbon dating untuk usia kertas dan ink dating untuk usia tinta pada ijazah, apakah benar merupakan produk tahun 1985 saat ijazah yang dicurigai palsu itu diterbitkan UGM. Foto Jokowi bersama teman-teman kuliahnya yang menjadi salah satu bukti dalam persidangan juga perlu diuji forensik.
Permohonan uji forensik itu disampaikan melalui Bareskrim Polri. Ijazah yang diperlihatkan di persidangan, dokumen pendukung, serta bukti foto yang dibahas dalam persidangan menjadi bagian dari permintaan pengujian tersebut. Permintaan itu diajukan setelah ijazah Jokowi diperlihatkan dalam sidang 5 November 2026.
