Demonstrasi #IndonesiaSadar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada 28 Oktober 2026 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda diikuti Reza Rahadian, Eva Celia, Zaskia Adya Mecca, dan Wanda Hamidah. Mereka berada di tengah mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi soal pemerintahan, mulai dari penggunaan anggaran negara hingga penegakan hukum dan kebebasan berpendapat. Aksi ini menjadi kelanjutan dari demonstrasi pada 20 Oktober 2026 dan mengusung seruan “Tepati atau Pergi” sebagai pesan utama.
Figur publik di tengah massa
Reza terlihat mengikuti aksi bersama Eva. Reza memakai topi dan masker saat berada di kerumunan, sementara Eva mengenakan kaus putih yang mengajak orang ikut terlibat dalam perjuangan pemerintahan bersih. Pesan pada kaus Eva menyerukan keterlibatan masyarakat untuk mendorong pemerintahan yang bersih. Kehadiran keduanya menjadi perhatian karena demonstrasi ini tidak hanya diisi oleh mahasiswa, tetapi juga oleh figur publik yang menyuarakan persoalan kebijakan.
Zaskia hadir dengan membawa ambulans dan logistik untuk membantu peserta. Bantuan itu diarahkan untuk kebutuhan dasar massa dan layanan medis bagi mereka yang memerlukannya selama aksi. Zaskia sebelumnya juga dikenal memberikan bantuan logistik dan layanan medis ketika mahasiswa menggelar aksi. Sementara itu, Wanda tampak berada di kerumunan sambil membawa poster bertuliskan “Silence is violence”, yang berarti diam adalah bentuk kekerasan. Wanda yang pernah berkiprah di dunia politik melengkapi deretan figur publik dalam demonstrasi tersebut.
Lima tuntutan Komite SADAR
Aksi ini digerakkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat. Demonstrasi pada 28 Oktober 2026 itu merupakan kelanjutan dari aksi pada 20 Oktober 2026. Dalam pernyataan sikapnya, Komite SADAR menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan itu mencakup pengelolaan sumber daya alam, penggunaan uang negara, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penegakan hukum, hingga kebebasan sipil.
Tuntutan pertama menyangkut penanganan bencana dan tata kelola lahan. Komite SADAR meminta penetapan status bencana nasional, pengadilan bagi korporasi yang bertanggung jawab, serta penuntasan integrasi tata kelola lahan. Tuntutan berikutnya berkaitan dengan penggunaan uang negara. Mereka meminta APBN diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan pemborosan anggaran demi kepentingan politik melalui program populis dihentikan, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di bidang pendidikan, layanan dasar, dan lapangan kerja, massa menuntut penurunan biaya pendidikan, perluasan akses layanan dasar secara merata, dan penyediaan lapangan kerja berkualitas. Untuk penegakan hukum, mereka meminta penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan dihentikan serta korupsi, kolusi, dan nepotisme diberantas. Tuntutan kelima menyoroti kebebasan berpendapat dan penghentian militerisasi. Komite SADAR meminta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dijamin.
Pesan di Hari Sumpah Pemuda
Melalui seruan “Tepati atau Pergi”, Komite SADAR membawa tuntutan itu ke Bundaran HI pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Mahasiswa, masyarakat sipil, dan sejumlah figur publik berkumpul untuk menyoroti berbagai kebijakan pemerintah. Persoalan anggaran negara menjadi salah satu bidang yang secara khusus disinggung melalui kritik terhadap program pemerintah. Komite SADAR meminta APBN lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat dan menolak pemborosan untuk kepentingan politik melalui program populis.
Aksi di Bundaran HI itu memperlihatkan bahwa aspirasi soal tata kelola pemerintahan, layanan publik, hukum, dan kebebasan sipil dibawa bersama oleh mahasiswa, masyarakat sipil, dan figur publik. Kehadiran Reza, Eva, Zaskia, dan Wanda menjadi bagian dari rangkaian penyampaian lima tuntutan dalam demonstrasi #IndonesiaSadar. Mereka hadir ketika mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah melalui aksi bertajuk #IndonesiaSadar. Dengan seruan “Tepati atau Pergi”, massa menutup aksi dengan pesan yang jelas kepada pemerintah.
